pasecrets – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi mosi pemakzulan setelah dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Tuduhan ini muncul setelah Yoon mendeklarasikan keadaan darurat militer yang dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh konstitusi.
Partai oposisi di Korea Selatan telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol. Dalam pernyataannya, partai oposisi menyatakan bahwa deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon adalah tindakan pemberontakan dan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Mereka menuntut agar Yoon mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.
Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada Selasa malam (3 Desember 2024) tersebut memicu kekacauan di negara tersebut. Parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, secara bulat suara menuntut agar keadaan darurat militer dicabut. Dalam waktu beberapa jam setelah deklarasi, oposisi mengajukan mosi pemakzulan.
Yoon Suk Yeol dituduh melanggar konstitusi dengan mendeklarasikan keadaan darurat militer tanpa memenuhi persyaratan yang diperlukan. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari investigasi kriminal yang sedang berlangsung. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memegang peran penting dalam menentukan nasib Yoon setelah mosi pemakzulan diajukan.
Jika mosi pemakzulan disetujui, kewenangan konstitusional Yoon akan dicabut hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan nasibnya. Proses ini menambah ketidakpastian politik di Korea Selatan, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.
Tindakan Yoon ini juga memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan internasional. Banyak yang mengecam tindakan Yoon sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara yang tidak demokratis. Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya peran konstitusi dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di Korea Selatan.
Dengan mosi pemakzulan yang telah diajukan, Korea Selatan kini menghadapi masa depan politik yang tidak pasti. Masyarakat dan pemerintah akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasib Yoon Suk Yeol sebagai presiden.
