pasecrets – Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2/2025). Pertemuan ini terjadi sehari setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para elite yang hadir di antaranya adalah Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Ketua PDIP Ahmad Basarah, dan anggota Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy. Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Sekjen PDIP, Pramono Anung, juga disebut-sebut hadir namun lebih dulu meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.
Said Abdullah, yang tampak meninggalkan rumah Megawati sekitar pukul 13.20 WIB, enggan memberikan komentar detail tentang pertemuan tersebut. Ketika ditanya tentang instruksi Megawati kepada kepala daerah PDIP, Said enggan menjawab dan hanya menyatakan bahwa instruksi tersebut adalah urusan internal partai.
Megawati sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan menuju retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Instruksi ini diterbitkan sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diteken langsung oleh Megawati. Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut jika mereka sudah dalam perjalanan menuju Magelang. Para kepala daerah juga diharapkan tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Respons terhadap instruksi Megawati ini beragam. Sejumlah kepala daerah yang terlanjur berada di Yogyakarta memilih untuk transit sementara di sana. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pertemuan di DPD PDI-P DIY bukan untuk mengambil keputusan, melainkan sebagai bentuk kebersamaan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintah dan menganjurkan para kepala daerah untuk mengikuti kegiatan ini. Namun, PDIP menegaskan bahwa instruksi Megawati adalah urusan internal partai dan bukan urusan pihak luar.
Pertemuan di kediaman Megawati ini menunjukkan adanya dinamika internal yang signifikan dalam tubuh PDIP pasca penahanan Hasto Kristiyanto. Elite PDIP tampaknya sedang berusaha untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi politik yang tengah bergejolak.
