pasecrets – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat komitmen dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) selama periode mudik 2025. Inisiatif ini menjadi bagian dari program transformasi layanan publik yang menargetkan pemenuhan hak kelompok rentan secara menyeluruh.
Inovasi Layanan Berbasis Kebutuhan
Kementerian PANRB merancang sejumlah terobosan untuk memastikan kemudahan akses selama mudik. Beberapa langkah strategis meliputi:
- Penyediaan Jalur Prioritas: Stasiun, terminal, dan bandara akan menyediakan jalur khusus dengan petugas terlatih untuk membantu proses check-in, pemeriksaan tiket, dan pendampingan.
- Transportasi Ramah Disabilitas: Kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan armada bus dan kereta api dengan fasilitas kursi roda, papan informasi braille, dan sistem audio panduan.
- Aplikasi Mudik Inklusif: Platform digital terintegrasi akan memudahkan penyandang disabilitas dan lansia dalam memesan tiket, melacak jadwal, serta meminta bantuan darurat.
Pelatihan SDM dan Kolaborasi Multisektor
Untuk mendukung program ini, Kementerian PANRB memberikan pelatihan intensif kepada petugas layanan publik di 34 provinsi. Materi pelatihan mencakup teknik komunikasi inklusif, penanganan kebutuhan khusus, serta penggunaan teknologi pendukung. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), komunitas disabilitas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terus diperkuat untuk memetakan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
Respons Positif dari Komunitas
Ketua Asosiasi Disabilitas Indonesia (ADI), Budi Santoso, menyambut baik langkah Kementerian PANRB. “Ini pertama kalinya pemerintah menyusun rencana sistematis untuk memastikan hak mudik kelompok disabilitas dan lansia. Kami berharap implementasinya berjalan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Wahyuningsih (67), warga lanjut usia asal Semarang, mengaku antusias. “Selama ini, saya sering kesulitan antre di terminal. Dengan adanya jalur prioritas, mudik tahun depan pasti lebih nyaman,” tuturnya.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim pemantau independen untuk mengevaluasi efektivitas program. “Transformasi layanan publik tidak boleh berhenti di pencanangan. Kami akan rutin memverifikasi pelaksanaan di lapangan dan memperbaiki celah yang ada,” tegas Anas dalam konferensi pers hari ini.
Target Implementasi
Rencana aksi ini akan mulai diujicobakan di 15 kota besar pada Oktober 2024. Hasil uji coba menjadi acuan untuk menyempurnakan skema layanan sebelum diterapkan secara nasional pada April 2025.
Dengan langkah ini, Kementerian PANRB berharap dapat menciptakan pengalaman mudik yang setara dan inklusif bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
